Sunday, 6 January 2013

Tambang dan Risiko Bencana

Keberadaan tambang kerap memperlihatkan kompleksitas antara penduduk dan lingkungan di sekitarnya. Namun keuntungan yang bisa didapatkan dari tambang membuat banyak orang menutup mata dan bersikeras mempertahankan tambang beroperasi. Kejadian demi kejadian bencana akibat tambang tidak mendapatkan respon serius, bahkan pemerintah ikut melanggengkan tambang dengan segala risikonya.

Untuk kasus Lumpur Lapindo misalnya, alih-alih menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan, pemeirntah justru menganggarkan anggaran APBN bagi penanganan lumpur Lapindo sebesar Rp. 9,4 trilun (APBN 2006), APBN 2007 Rp. 6,3 miliar, APBN 2007, Rp. 144,8 miliar APBN 2008, Rp. 513,1 miliar APBN 2009, Rp. 705,8 miliar APBsN 2009, APBN 2010 Rp. 636,8 miliar, APBN 2011 Rp. 1,262 trilun, APBN 2012 Rp. 1,304 triliun dan APBN 2013 Rp. 2, 3 triliun, APBN 2014, Rp. 1,709 triliun dan APBN 2015 sebesar Rp. 1, 709 triliun[1]. Tidak hanya itu, Peraturan Presiden yang tertuang dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 menghilangkan kewajiban Lapindo membayar ganti rugi dan sebaliknya memberkan hak untuk membeli tanah.

Dari sisi penanggulangan bencana, isu pertambangan sendiri belum mendapatkan respon serius, terutama dari pemerintah untuk ditanggulangi. Kejadian demi kejadi bencana yang diakibatkan oleh pertambangan seakan belum cukup menyadarkan para penyelenggara untuk menempatkan tambang sebagai salah satu ancaman bencana di Indonesia. 

 Undang-undang nomor 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai “suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis” (UU No. 24 / 2007).

Tambang emas dan batu bara tidak pernah lepas dari limbah hasil proses ekstraksi emas yang disebut  tailing. Limbah seperti gas misalnya mengandung partikel-artikel debu yang secara kimia merupakan larutan berbagai jenis gas tergantung dari jenis mineral bijih yang diolah. Limbah cair misalnya mengandung bahan-bahan kimia beracun dari logam-logam berat dan sianida dengan konsentrasi yang relatif masih tinggi. 

Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan tambang selalu berupaya menutupi kecurangannya. Misalnya PT.  Agincourt Resources di Tapanuli Selatan. Menjelang operasi, perusahaan AR ini harus berhadapan dnegan protes ribuan warga perihal limbah yang akan dialirkan ke sungai Batang Toru. Dalam surat pernyataannya  disebutkan air sisa proses yang dilepas ke Sungai Batang Toru telah melalui proses di IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dengan ketentuan air tersebut memenuhi standar baku mutu sesuai dengan eputusan Menteri lingkungan Hiudp nomor 202 tahun 2004.  Dan air tersebut tidak berbahaya bagi lingkungan. Yaitu tidak berdampak bagi pertanian, perikanan dan kehidupan manusia.

Selain itu, dalam pengolahannya perusahaan Martabe mengkau tidak menggunakan zat kimia berbahaya berupa mercury sebagaimana umumnya pengolahan emas. Perusahaan  menggunakan bahan kimia lain yang lebih aman yaitu Sianida. Bahkan, Ketua Komisi Amdal Tapanuli Selatan mengklaim zat kimia tersebut cenderung lebih aman dan mudah dinetralisir kembali, sheingga limbah yang dihasilkan jauh lebih aman. 

Dilihat dari referensi manapun, Sianida merupakan zat beracun di mana dimana bisa mengakitatkan kematian.  Meski hanya seukuran biji beras, sianida bisa berakibat fatal bagi manusia. Sepersejuta dalam seliter air bisa fatal bagi ikan. Sementara Sungai Batang Toru selain dimanfaatkan sebagai MCK, juga merupakan sumber ekonomi 70 % warga yang memanfaatkan ikan dari Sungai Batang Toru. 

Sejumlah kejadian bencana akibat sianida terjadi di banyak tempat. Pada Januari 2000, di tambang emasi Baia Mare Romania, ruuntuhnya bendungan tailing melepaskan lebih dari 100.000 ton air limbah mengandung sianida dan logam berat menuju sungai Tisza. Sebelumnya, tahun 1992 di Colorado Amerika Serikat, Tamang Emas milik Kanada bernama Galactictic Resources  meninggalkan 3.300 hektar kawasan tambangnya mengandung sianida dengan sekitar 25 km kawasa sungai Galactic rusak dan tercemar. 

Di antara dampak Sianida terhadap manusia adalah rusaknya jaringan kulit. Karena alasan itu juga banyak negara mulai melarang pengguunaan Sinaida.  Seperti larangan di Amerika Serikat.  Ironis, di indoensia zat kimia mematikan ini justru dikatakan ramah lingkungan dan mudah dinetralisir di alam.

Kecurangan demi kecurangan seakan sirna begitu saja. Para geolog nasional di Sumatera Utara telah mengingatkan para pihak untuk mewaspadai kondisi geologis pada lokasi proyek pertambangan Agincort Resources di Desa Batang Toru karena real tersebut mirip dengan bebukitan Guinsaugon di Filipina yang sangat rawan longor.  Pakar Geologi Ir. Jonathan Ikuteb Tarigan, menyatakan bahwa kondisi fisis tanah yang serba merekah dan sangat mudah terpencar belah menjadi longsor jika diterpa hujan.  Menurut Jonathan juga, posisi kawasan Batang Toru yang berbukitan terletak pada garis patahan Toru yyang merupakan bagian baku dari gugusan Patahan Toru dan patahan Angkola. Artinya, areal itu berada pada posisi serba rawa bencana geologis.

 Hal ini juga diperkuat oleh Asisten dua Bupati tapanuli Selatan yang juga merupakan Ketua Komisi Penilai Amdal mengenai kakhawatirannya terhadap ancaman gempa bumi.  Menurut pengetahuan dan pendapat tim ahli, pertambangan Martabe dibangun di atas lokasi yang cukup rawan karena merupakan bagian dari sub patahan gempa sesar Sumatera. 

Ironis, jika demikian, bukankah mengizinkan perusahaan untuk beroperasi di Batang Toru merupakan tindakan fatal yang mengancam keselamatan masyarakat Batang Toru dan sekitarnya?
 

[1] Data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran/Fitra (2012). 

No comments:

Post a Comment